JAKARTA (Garudanews.id) – Meski pemerintah provinsi DKI Jakarta terus berupaya melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah titik di ibu kota, namun persoalan tersebut dari tahun ke tahun belum juga menemukan solusi yang tepat.
Ketua Umum Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Jonly Nahampun mengatakan seharusnya Satpol PP pemprov DKI lebih koperatif dalam melakukan penertiban PKL yang kerap mengganggu aktivitas pejalan kaki khususnya di bahu jalan maupun pada jembatan penyeberangan orang (JPO).
“Memang untuk menertibkan PKL sebuah dilematis. Sebab, menyangkut persoalan perut atau penghasilan seseorang. Namun kami yakin para PKL mengakui bahwa apa yang dilakukannya perupakan pelanggaran. Namun apa boleh buat lagi-lagi alasan ekonomi,” ujar Jonly kepada garudanews.id, Rabu, (26/9).
Namun demikian, kata Jonly, bila penertiban itu dilakuka secara intensif dan pihak Satpol PP memberikan edukasi kepada para PKL, dia meyakini persoalan kesemerawutan yang terjadi di JPO maupun di bahu jalan dapat teratasi.
Dia mengungkapkan, kondisi JPO yang ada di sejumlah titik saat ini marak dipadati oleh PKL. Sehingga, membuat pengguna jalan jadi terganggu.
Untuk itu, pihaknya meminta Kasatpol PP melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima, selain itu mendata ulang seberapa banyak PKL yang dinilai liar.
“Sehingga penertiban itu berdasarkan data. Apakah terjadi trend penurunan atau sebaliknya bahwa terjadi penambahan,” pungkasnya. (Red)
Post a Comment